Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Produk Legislasi I Dewan Pers Menolak Draf Revisi UU Penyiaran

Larangan Investigasi Rugikan Kebebasan Pers

Foto : AFP/EDGAR SU/POOL

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP

A   A   A   Pengaturan Font

Melarang media melakukan investigasi mendalam untuk informasi yang merupakan hak publik, sesungguhnya itu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang mengandung pasal membatasi jurnalisme investigatif merupakan pengabaian terhadap prinsip demokrasi. Kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi dan menghalangi jurnalisme investigatif sama dengan membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyatakan ketidaksetujuannya dengan adanya pelarangan tersebut. "Kontrol terhadap konten media sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. Biarkanlah masyarakat yang mengontrol, tetapi tentu kami harus mendengar baik positif dan negatifnya dari hasil investigasi," kata Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR mengakui terdapat pro dan kontra terhadap revisi UU tersebut, dan finalisasinya akan didiskusikan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Draf revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini sedang dibahas di DPR.

Oleh karena itu, menurut keterangan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Rabu (15/5), Dewan Pers dan berbagai komunitas pers menolak revisi UU ini dan mendesak DPR untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal yang dapat merugikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B, yang melarang penayangan liputan jurnalistik investigasi. Pasal 50B huruf c ini menyatakan pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top